PENGUJIAN ADMINISTRASI TERHADAP PROSES DISKUALIFIKASI PETAHANA DALAM PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH / ADMINISTRATION EXAMINATION ON THE PROCESS OF DISQUALIFICATION OF INCUMBENT IN THE REGISTRATION OF LOCAL ELECTIONS
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.122018.245-264Keywords:
pengujian administrasi, diskualifikasi petahana, pilkada, administrative examination, incumbent disqualification, local election,Abstract
Asas pelaksanaan pilkada harus mampu melindungi hak hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan terutama dalam hal terjadi perselisihan. Salah satu sengketa yang muncul adalah proses diskualifikasi petahana yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemilu. Proses sengketa diskualifikasi kepada petahana masih ada berbagai masalah dan pendapat tentang norma-norma yang berlaku. Masalah-masalah ini termasuk bagaimana memeriksa tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana; bagaimana keputusan KPU memproses pemeriksaan tentang diskualifikasi petahana. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam pola dan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum penyelesaian sengketa pilkada.
The principle of the implementation of the local election must be able to protect the legal rights of the parties concerned in the election especially in the event of a dispute. One of the disputes that arose was the process of disqualification of the incumbent who allegedly committed violations in the elections. Disputes disqualification process to the incumbent there are still various problems and opinions on the prevailing norms. These issues include how to examination allegations of violations committed by the Incumbent; how the KPU decisions process examination about incumbent disqualification. Therefore need to be studied in depth pattern and examination which aims to give justice and certainty of law of dispute resolution of regional head election.
References
Eni Kusdarini, 2011, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, UNY Press. Yogyakarta
Irvan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada†Rangkang Education, Yogyakarta.
Miftha Thoha, 1990, Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi;suatu bunga rampai bacaan, Balai Aksara,. Jakarta.
Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,
Philipus M. Hadjon, et al ,1999., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
S.F. Marbun, , 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press Yogyakarta.Cetakan Ketiga.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas,
Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan. Liberty. Yogyakarta. 1984
www.bawaslu. go.id
