ABSOLUTE COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURT REGARDING DISPUTES ON LAND RIGHTS CERTIFICATE
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.522022.159-174Keywords:
Administrative Court, Absolute Competence, Land RightsAbstract
The purpose of this article is to knowing how the absolute competence of the State Administrative Court in Indonesia is and how the competence of the State Administrative Court is if there is a land dispute over land rights certificates. This article was compiled using 2 (two) types of approaches, namely the normative approach and the historical approach where this article is a normative research article. Based on the results of the discussion analysis, the absolute competence of the State Administrative Court is the authority to examine, decide, and resolve state administrative disputes where there are existing restrictions.
References
Indroharto. (1996). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara). Jakarta: Sinar Harapan.
Sjahran Basah. (1989). Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.
Maria Sumardjono S.W. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Impelemntasi. Jakarta: Kompas
Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Fatria Khairo. Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jurnal Lex Librum, Vol. 3, No. 2, 2017.
Satria Braja Halandja. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanag terhadap Objek YANG Sama (Studi Putusan Nomor Putusan 66/Pdt.G/2007/PN.RAP). Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPRI Medan.
Dewi Asimah. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 1. No. 1. h. 154-155.
Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna dan I Made Subawa. (2019). Dualisme Kompetensi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Miliki (SHM) yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal Kertha Negara. Vol. 7. No. 7.
Marten Bunga. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. Gorontalo Law Review. Vol. 1. No. 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Onma Ezra Rodi Aprilo, Langgam Ihutan, Eric Halomoan, Anandersah Sinaga, Santi Hapsari Dewi Adikancana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
