LAW RATIO AND LAW IMPLICATION EXAMINATION OF AUTHORITY ABUSE ACCORDING TO LAW OF STATE ADMINISTRATION
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.312020.71-96Keywords:
Law ratio, Law implication, Examination of authority, Law of state administrationAbstract
In the context of government action as a center point relate to public law protection, state administration jurisdiction along with its function as “judicature†(justiele functie – judicial function) belongs to characteristic of and/or repressive function. However, norm of Article 21 in Act Number 30 in 2014 about State Administration provide authority to State Administration Court to conduct assessments, whether there is any abuse of authority in decision making and/or administrative action (discretion) requested by an institution and/or an official of government administration, brings legal implication in form of a change in legal politic direction related to law enforcement in corruption crime eradication in this country in forms of preventive efforts, which is similarly as important as the corruption crime eradication itself, because corruption crime prevention is a condition sine qua non in corruption crime eradication. Based on the condition of characteristic and/or functions of state administration judiciary which is not merely repressive (merely functioning as “judiciaryâ€), this writing attempts to provide basic of understanding to the judicial development of state administration along with its preventive roles and functions which are related to law enforcement in corruption crime eradication in forms of or types of state financial lost as it is legally defined in law ratio of norm of Article 21 in Act of government administration.
References
Buku dan Jurnal
Atmasasmita, Romli. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggaraan Negara : Suatu Catatan Kritis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan. Seminar Nasional H.U.T IKAHI Ke-62. Jakarta, 2015.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR.RI Tahun Sidang 2014-2015 Tentang Acara Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan, Tanggal 25-26 September 2014. Jakarta, 2014.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
Lotulung, Paulus E. Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Minarno, Nur Basuki. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2010.
Prasojo, Eko. (Rancangan) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara Dan Penciptaan Good Governance. Bimbingan Teknis Hakim PTUN 31 Maret-2 April. Jakarta, 2011.
Raharjo, Agus. “Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia.†Jurnal Syiar Madani 9, no. 2 (2007).
Watch, Indonesian Coruption. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 2014.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum : Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam & HuMa, 2002.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Internet
Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR-RI Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 25 Februari 2014, diakses dari www.parlemen.net , pada hari Senin, tanggal 25-02-2014, Pukul: 12.48 WIB.
Pengertian mutatis mutandis diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Mutatis_mutandis pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, Pukul: 18.08 WIB.
