TRANSPLANTASI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016 DALAM PROSES EKSEKUSI OLEH KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / TRANSPLANTATION OF PROVISIONS ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 48 OF 2016 IN THE PROCESS OF EXECUTION BY THE CHIEF OF ADMINISTRATIVE COURT
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.122018.145-162Keywords:
transplantasi, sanksi administratif, pengadilan tata usaha negara, transplantation, administrative sanction, administrative court,Abstract
Kendala utama belum dapat dilaksanakannya penjatuhan sanksi administratif terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah belum diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksananya. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, muncul wacana untuk mentransplantasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tersebut dalam pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, dilakukanlah penelitian hukum ini, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya adalah ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 dapat diterapkan secara mutatis mutandis oleh Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
The main obstacle to the implementation of administrative sanctions imposed on Government Officials who are not willing to implement the Decision of the Administrative Court which has permanent legal force as intended by Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009 is not yet the issuance of legislation as the implementing rule . With the enactment of Government Regulation Number 48 of 2016 about Procedures for Imposing Administrative Sanction to Government Officials, there is a discourse to transplant the provisions of Government Regulation Number 48 of 2016 in the implementation of the Execution by the Chief of the Administrative Court. For this reason, this legal research was carried out, with a statute approach and a conceptual approach. The result is that the provision of administrative sanctions in Government Regulation Number 48 of 2016 can be applied mutatis mutandis by the Chief of the Administrative Court in the Execution of Government Officials who are not willing to enforce a Court Decision that has permanent legal force.
References
Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Literatur
Frederick Schauer. The Politics and Incentives of Legal Transplantations. Massachusetts, Center for International Development, Harvard University. Working Paper Nomor 44. April 2000.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Acara TUN. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004.
J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011.
Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002.
Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 2006.
Suparto Wijoyo. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi. Surabaya, Airlangga University Press, 1997.
Makalah, Internet, dan lain-lain:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transplantasi.
Hukum Online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a096b41c996/ masih-ada-kesalahan-dalam-pembentukan-peraturan-delegasi.
Phillipus M. Hadjon, dalam Hukum Online. Ahli Menilai Ada Kegagalan Pembuatan Hukum dalam UU Minerba. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b82a61f61480/ahli-menilai-ada-kegagalan-pembuatan-hukum-dalam-uu-minerba.
Sudarsono. Upaya Memperkuat Pelaksanaan Putusan pada PTUN. Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Ke XXIII Nomor 277, Bulan Desember 2008.
