IMPACT OF HOMOGENIZATION OF VILLAGE GOVERNANCE FORM IN INDONESIA RELATED TO SOCIAL CHANGES
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.512022.1-18Keywords:
Village Governance, Social Change, HomogenizationAbstract
Legal changes through modifications or changes in values that exist in society through laws can cause social changes. In this paper, the social change in question is regarding society and government of villages in Indonesia, from the pre-independence era until the post-reformation era. The writing method used in this research is a normative juridical approach using a statutory approach and a conceptual approach. This paper uses the legal-normative method, namely an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles, and legislation, as well as literature related to writing. In this paper it is found that changes have occurred since the end of the old order era which uniformed or homogenized the structure of local village government. As a result, many traditional villages are independent without being included in the government structure according to the law, and the community is also becoming more ethnocentric because it is considered that the development carried out is based on the Javanization stereotype.
References
Abdillah. Gotong Royong Cermin Budaya Bangsa Dalam Arus Globalisasi, Yogyakarta: STMIK Amikom, 2011.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Huda, Nimatul. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, Malang: Setara Press, 2015.
Indradin dan Irwan, Strategi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Maschab, Mashuri. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2013.
Nasroen. Daerah Otonomi Tingkat Terbawah, Jakarta: Beringin Trading Company, 1995.
Pasamai, Syamsuddin. Sosiologi dan Sosiologi Hukum. Makassar: Arus Timur, 2013.
Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
Saleh, Roeslan. Perjalanan Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta, 2008.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
2. Artikel Jurnal
Attamimi, A. Hamid S. “Ilmu Pegetahuan Perundangundangan (Gesetzgebungswissenchaft) Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi Februari 1990.
Huda, Khoirul dan Anjar Mukti Wibowo, "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)", Jurnal Agastya Vol. 03 No. 01, Januari 2013.
Idrus, Muhammad. "Separatisme Etnis Bukan Sekadar Sebuah Wacana", Jurnal UNISIA NO. 47/XXVI/I/2003.
Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan", Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2013.
Jeddawi, Murtir et.al. "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya", Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol. III, No. 01 Juli 2018.
Lefaan, Ave, et.al., "Etnosentrisme Dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua", Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran Edisi Khusus 2012.
Mubah, A. Safril. “Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Globalâ€, Jurnal Global dan Strategis, Edisi Khusus, Desember 2011.
Pitoyo, Agus Joko dan Hari Triwahyudi, "Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara", Jurnal Populasi Volume 25 Nomor 1 2017.
Pona, La. “Penduduk, Otonomi Khusus, Dan Fenomena Konflik Di Tanah Papuaâ€, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. III, No. 1, 2008.
Putri, Ratna Cahaya Rina Wirawan. "Identitas dan Budaya pada Masa Kini: Keuntungan Globalisasi dan Ancaman Homogenisasi", Jurnal Komunikasi Visual, Vol. IX, No. 1 Juni 2016.
Rimawati. "Perwujudan Paguyuban Masyarakat Dan Nilai Kebersamaan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Sleman", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.
Saleh, Hasrat Arief. "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008.
Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke", Jurnal Ssosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.
Zainal. "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)", Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_______. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
_______. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
4. Internet
https://www.nusabali.com/berita/63952/1493-desa-adat-digelontor-rp-4479-m
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Vita Deliana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
