URGENCY AND MECHANISM OF ELECTRONIC EVIDENCE VALIDATION IN ELECTRONIC COURT EVIDENCE RULES
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.412021.89-104Keywords:
Validation, Electronic Evidences, E-LitigationAbstract
This research is trying to explain two legal issues in relation to the submission of electronic evidence in e- Litigation evidence system, those are about the urgency of electronic evidence validation in proving a case and how the ideal mechanism of electronic evidence validation at the e-Litigation proof stage is. The discourse of the trial by fully using E-Court which includes the proof stage in it has not yet been implemented due to various obstacles, including regulations, availability of supporting facilities and Human Resources (HR). It is important to study this legal issue in order to optimize E-Court so that judicial modernization with information technology approach can be quicklyimplemented, solely to realize the vision of the Supreme Court and ensure better access to justice in the future. The results of this research conclude that the electronic evidence validation process in E- Litigation is a vital stage that cannot be ruled out in order to determine the validity of an electronic evidence and how important digital forensic procedures in the electronic evidence validation process.
References
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Pusdiklat Mahkamah Agung RI. “Hukum Pembuktianâ€. Modul. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019.
Pusdiklat Mahkamah Agung RI. “Bukti Elektronik di Persidanganâ€. Modul. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019.Kerjasama Mahkamah Agung RI, IDLO dan Kemitraan.
Suadi, Amran. 2019. Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Kencana.
Sudarsono. 2019. Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara dan E-Litigasi. Jakarta: Kencana.
Tjandra, W. Riawan. 2011. Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843)
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601)
Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344)
Mahkamah Agung RI. 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
_______. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/ VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
_______. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 894).
