THE URGENCY OF FORMING A SPECIAL POLICE FORCE IN COURTS AS AN EFFORT TO FULFILL THE RIGHT OF PERSONAL SECURITY FOR JUDGES IN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.25216/peratun.322020.127-140Keywords:
Personal Security, Judges, Special Police Force, CourtAbstract
Special police force is not something new in Indonesia. At least there are four special police force in Indonesia namely Prison Guard, Railway Police, Civil Service Police, and Forestry Special Police. Those police force are separated from, but hand in hand with Indonesian Police Force in securing civil society in Indonesia. In regards with the security of judges in Indonesia, this paper tries to argue that they need special police force to guard and secure them. In this paper, it is concluded that it is required to change the Law regarding Judicial Power especially in the part concerning judge’s safety and security. If it is not probable, then creating a special police force in court is a must.
References
Buku dan Jurnal
Faizal, Akbar. “Politik Hukum Perlindungan Hakim.†Jurnal Cita Hukum 4, no. 1 (2016): 1–14. https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621
Hasan, Muhardi, and Estika Sari. “Hak Sipil Dan Politik.†Jurnal Demokrasi 4, no. 1 (2005): 93–101.
Putra, Muhammad Amin. Optimalisasi Pengamanan Di PTUN Serang. Ujian Tugas Paper Magang I PPC Terpadu III. Serang, 2018.
Riyanto, Sigit, Andy Omara, Eddy O.S. Hiariej, Richo Andi Wibowo, Mailinda Eka Yuniza, Sandra Dini Febri Aristya, Irna Nurhayati, Herliana, Adrianto Dwi Nugroho, and Dina Widyaputri Kariodimedjo. Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi, Dan Praktisi). Yogyakarata: Gadjah Mada University Press, 2012.
Utomo, Warsiti Adi. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
Peraturan perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_______. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).
_______. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)
_______. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
_______. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).
_______. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)
_______. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
_______. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
_______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
_______. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
_______. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
_______. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Sekretaris Mahkamah Agung. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanl Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
Internet
http://pa-sarolangun.go.id/index.php/component/content/article/92-catatan-perjalanan-delegasi-ma-ri-ke-sudan-1.html , diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_Police , diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marshals_Service#Office_of_Protective_Operations , diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi , diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://kbbi.web.id/polisi , diakses pada tanggal 30 November 2019.
https://www.usmarshals.gov/judicial/ , diakses pada tanggal 30 November 2019.
Liputan 6, 2019, Hakim PN Medan Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat di Perkebunan Sawit (diakses melalui situs web: https://www.liputan6.com/regional/read/4122886/hakim-pn-medan-ditemukan-tewas-dengan-tangan-terikat-di-perkebunan-sawit , diakses pada tanggal 30 November 2019.
Rofiq Hidayat, 2017, Urgensi Jaminan Keamanan dan Kesehatan Sang ‘Wakil Tuhan’, (diakses melalui situs web: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan pada tanggal 30 November 2019).
